OPINI

15 Februari 2008 § 6 Komentar

PETANI Peternak Nelayan Pecinta Lingkungan Simpatisan

gerindra.jpg

sebuah wadah baru yang TELAH HADIR ditengah-tengah kita

yang senasib sebagai rakyat kecil, kecewa karena tidak terwujud janji2 yang diberikan,  yang tak didengar suaranya, mari bergabung dengan kami, berjuang bersama untuk kita bangsa Indonesia.

 

 

ada yang mau tunggu tanggal mainnya                          admin  : PUTRA MURIA

Tagged:

§ 6 Responses to OPINI

  • Lusi mengatakan:

    WAHAI RACIPTO DAN ADISTY HENGKANGLAH dari GERINDRA KOTA TEGAL JANGAN KAU RUSAK DAN DI KOTORI KARENA ULAH MU LAGI………

  • Lusi mengatakan:

    tolong dong buat pelajaran di kota lain jangan pilih pengurus dan calon caleg asal-asalan kaya di kota tegal,sayangkan Gerindra nya……………………

  • priantono mengatakan:

    spt nya susah menjadi anggota dr partai GERINDRA apakah krn yg jd pengurus kebanyakan jendral ???

  • djoe mengatakan:

    PETANI RIWAYATMU KINI

    Negara Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya dari pertanian. Menurut data yang ada lebih dari 85% rakyat Indonesia adalah petani. Sehingga, pembangunan menuju bangsa yang demokratis, adil dan bermartabat, tidak bisa dilepaskan dari bagaimana bangsa ini memperhatikan dan memperlakukan petani.
    Kenyataan tersebut ternyata tidak serta merta menolong kehidupan petani menjadi lebih baik, tapi justru yang terjadi adalah sebaliknya, petani hanya menjadi ajang eksploitasi dari para penguasa yang pernah ada.

    Dalam konteks historis, sejarah petani di Nusantara sejak zaman feodal (kerajaan), zaman penjajahan, sampai zaman kemerdekaan, ternyata nasib petani dalam keadaan yang paling tertindas, baik dari sisi ekonomi, sosial maupun politik. Dalam setiap perubahan tersebut, nasib petani yang relatif belum berubah adalah sebagai objek eksploitasi, objek represi dan objek hegemoni. Nasib petani lebih banyak ditentukan dari bagaimana para pemimpin bangsanya memperlakukan mereka, tanpa adanya kekuatan tawar dari petani sendiri yang mampu menghindarkan mereka dari ketidakadilan penguasa.

    PETANI ORDE BARU
    Rezim Orde Baru telah menambah daftar panjang tentang bagaimana petani berhadapan dengan penguasa. Di mana sistem politik yang monolitik dan tertutup, seperti pelarangan organisasi petani di luar yang telah dibentuk oleh pemerintah, menyebabkan warga petani tidak berdaya dalam merumuskan dan menyalurkan aspirasi dan kepentingannya. Adanya depolitisasi ditingkat desa dan penerapan ”masa mengambang” menyebabkan warga desa (yang sebagian besar petani) tidak mempunyai hak-hak politik. Para petani tidak mempunyai saluran untuk memperjuangkan kepentingan sosial, politik dan ekonominya. Pemerintahan desa dibuat seragam dan sentralistik, sehingga menghambat aspirasi, kebutuhan dan kekhususan masing-masing daerah. Sementara itu pendekatan keamanan terhadap desa, baik oleh birokrasi sipil maupun aparat militer (polisi dan tentara), membuat suasana desa “serba takut” dan represif. Aparat kemanan selalu turun tangan pada masalah-masalah tanah maupun masalah sosial lainnya, tetapi lebih banyak membela pihak yang kuat dan merugikan rakyat kecil. Sepanjang zaman Orde Baru mereka selalu menggunakann pendekatan kekerasan dan menakuti rakyat dengan tuduhan “menghambat pembangunan”, “PKI”, “subversi”, hingga yang kontemporer adalah “OTB”. Kondisi tersebut berlangsung sangat lama (lebih dari 30 tahun) dan dengan sendirinya membawa kemunduran yang luar bisa dalam berbagai bidang kehidupan petani baik sosial, ekonomi maupun politik.
    Fenomena tersebut sangat jelas terlihat dari berbagai kasus yang ada dalam kehidupan pertanian. Misalnya kasus sengketa tanah antara petani dengan pemerintah atau dunia swasta, pengairan yang melibatkan konflik antar petani dalam memperebutkan air, kebijakan corporate farming yang jelas tidak sesuai dengan kondisi petani yang dalam jangka panjang akan merugikan petani, konflik antar kampung di daerah pedesaan, kemiskinan, pendidikan dan lain-lain. Dengan sendirinya kasus-kasus tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan yang lebih luas untuk petani. Sekalipun ada perubahan politik dalam berbangsa dan bernegara, tetapi ternyata tidak serta merta terjadi perubahan mendasar dalam kebijakan pertanian. Juga, karena terjadinya kemunduran di berbagai bidang, membuat petani belum mampu memanfaatkan secara maksimal transisi perubahan yang ada.

    Permasalahan lain yang segera muncul, adalah keinginan untuk melakukan perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralistik menuju desentralisasi dengan konsep otonomi daerah, belum mampu terimplementasi secara baik di lapangan. Persoalan paling menyolok adalah masih dipahaminya otonomi daerah sebagai otonomi pemerintah daerah bukan sebagai otonomi rakyat. Partisipasi rakyat dalam proses pengambilan kebijakan masih menjadi sekedar proses legitimasi terhadap kebijakan, dan bukan keterlibatan rakyat dalam arti yang sesungguhnya. Kehidupan petani yang rata-rata hidup dipedesaan belum disikapi secara bijak oleh pemerintah berkaitan mekanisme keterlibatannya dalam pengambilan kebijakan, bahkan cenderung untuk ditinggalkan. Otonomi daerah yang seharusnya mampu mendekatkan petani dalam menyampaikan aspirasinya, belum terjadi sama sekali. Bahkan ada kecenderungan, untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan terjadi peningkatan pajak sebagai sumber pendapatan daerah, yang tentunya akan lebih memberatkan kehidupan petani yang memang sudah miskin.

    Untuk itu diperlukan civic education yang mengarah pada penyadaran akan mendesaknya memperjuangkan kepentingan petani secara mandiri oleh petani sendiri. Dengan kesadaran tersebut diharapkan mampu mendorong terbentuknya organisasi petani yang kuat, yang mampu menyelesaikan atau mencari jalan keluar masalah petani secara mandiri. Ada dua hal yang sangat penting untuk menegaskan pentingnya persoalan tersebut.
    Pertama, sejarah telah menunjukkan bahwa kesejahteraan petani harus diperjuangkan dan dimotori oleh organisasi petani sendiri. Perjuangan untuk kesejahteraan petani yang dilakukan oleh kelompok-kelompok diluar petani, terbukti seringkali tidak menyentuh persoalan-persoalan mendasar petani. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya.
    Kedua, hanya dengan organisasi yang kuat akan mampu menangkal secara signifikan pengaruh atau intervensi dari luar yang mengancam kehidupan petani. Karena kemampuan petani untuk merumuskan visi kepentingannya sendiri, sehingga setiap visi yang tidak bersepaham atau bertentangan dengan visi petani mampu dikendalikan atau ditolak.
    Civic education yang juga mampu menumbuhkan kesadaran petani akan kebutuhan di luar ekonomi yaitu sosial, budaya dan politik. Artinya kesejahteraan petani tidak bisa hanya diukur dari penghasilan secara ekonomis pertaniannya. Tetapi juga perlu dilihat kebutuhan soial dan politiknya, karena faktor-faktor tersebut juga berpengaruh secara signifikan terhadap kehidupan petani. Sehingga civic education mampu mendorong terbentuknya penguatan masyarakat sipil, yang melihat persoalan ekonomi, budaya dan politik secara komprehensif, bukan fragmentatif.

    DJOE DPC JAKARTA BARAT

  • yusufbarito mengatakan:

    tolong dong kirimi profil gerindra, karena aku pingin bawa ke kalteng, di kalteng rencana mau bikin jaringan ke perkebunan kelapa sawit, kebun karet, orang transmigrasi yang notabene petani

    makasih ya mas yusuf kukirimin profilnya

  • alim mengatakan:

    info tentang Gerindra dikompliti kagi dong, biar banyak orang bisa tau
    Trim’s

    Waka 1DPC Kota

    makasih mas Alim tar komplit jangan kuatir baru diproses

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading OPINI at Drs. SUDARTOYO.

meta

%d blogger menyukai ini: