Indonesianto 07

Yoyok Putra Muria

AD ART Partai GERINDRA

ANGGARAN DASAR

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

GERINDRA

 MUKADIMAH

Bahwa cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan  yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan cita-cita bersama dari seluruh rakyat Indonesia.Cita-cita kemerdekaan tersebut hanya dapat dicapai dengan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, membangun segala kehidupan secara seimbang baik lahir dan batin dengan landasan Pancasila. Selanjutnya kehidupan bangsa yang lebih maju, modern, dan mandiri menuntut pembaruan yang terus-menerus melalui usaha-usaha yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan zaman dengan tetap memelihara nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia.

Terjadinya penyelewengan-penyelewengan terhadap cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya melahirkan tatanan baru yang menghendaki agar seluruh kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia diletakkan dan dilandaskan kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian hakikat tatanan baru adalah sikap mental yang menuntut pembaharuan dan pembangunan yang terus-menerus dalam rangka melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sejak kemerdekaan,  bangsa Indonesia masih bergulat memerangi kemiskinan dan kemelaratan dan berjuang untuk tegaknya keadilan. Sistem politik dan ekonomi tidak mampu menutup jurang kaum miskin di satu pihak, dan kelompok kaya raya pada pihak lain, yang membentuk jurang ketidakadilan. Di tengah-tengah mayoritas rakyat yang berkubang dalam penderitaan, sistem politik kita tak kunjung mampu merumuskan, dan melaksanakan kebijakan polilik dan ekonomi untuk mengangkat harkat dan martabat mayoritas rakyat Indonesia dari kemelaratan. Bahkan sistem politik kita tidak dapat membangun kepemimpinan Nasional yang kuat, yang dapat mengantarkan rakyat Indonesia ke gerbang kemakmuran yang berkeadilan.

Sistem perekonomian kita telah menyebabkan situasi yang sulit bagi kehidupan rakyat. Kekayaan alam justru menjadi lahan pertarungan perebutan pengaruh di antara kekuatan-kekuatan politik dan sama sekali tidak mempunyai kepedulian terhadap kehidupan rakyat. Jumlah kemiskinan dan pengangguran terus bertambah. Karena itu tidak ada pilihan lain, kita harus mewujudkan kemandirian bangsa dengan membangun sistem ekonomi kerakyatan.

Budaya bangsa harus menjadi jati diri dan kekuatan bersama. Wawasan kebangsaan haruslah mengeratkan persatuan dan kesatuan. Perbedaan di antara kita tidaklah menjadi sebab untuk tidak bersatu, tetapi hendaknya menjadi rahmat dan menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Inilah Indonesia.

Partai Gerakan Indonesia Raya hadir di tengah masyarakat karena terpanggil untuk memberikan amal baktinya kepada negara dan rakyat Indonesia. Partai Gerakan Indonesia Raya adalah partai rakyat yang berjuang untuk tegaknya Pancasila, UUD 1945 sebagaimana ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945, dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partai Gerakan Indonesia Raya adalah partai rakyat yang mendambakan  Indonesia  yang bangun jiwanya, dan bangun badannya. Partai Gerakan Indonesia Raya adalah partai rakyat yang bertekad memperjuangkan kemakmuran dan keadilan di segala bidang.

Atas Rahmat Allah Yang Maha Esa, Partai Gerakan Indonesia Raya, menyatakan diri sebagai Partai Politik, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut;

 BAB I

NAMA, WAKTU, TEMPAT, KEDUDUKAN, dan WILAYAH

 Pasal 1

Partai ini bernama Partai Gerakan Indonesia Raya, disingkat Partai GERINDRA.

 

Pasal 2

Partai GERINDRA, didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

 

Pasal 3

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai, berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Pasal 4

Wilayah Partai meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbagi sesuai jenjang administrasi pemerintahan.

  

BAB II

AZAS, JATI DIRI, dan WATAK

 

Pasal 5

1.   Partai berazaskan Pancasila dan UUD 1945.

2.   Jati Diri Partai adalah Kebangsaan, Kerakyatan, Religius, dan Keadilan Sosial.

3.   Watak Partai adalah demokratis, merdeka, pantang menyerah, berpendirian, dan terbuka.

 

BAB III

TUJUAN, FUNGSI dan TUGAS

 

Pasal 6

Tujuan

1.   Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945.

2.   Berjuang memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

3.   Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.   Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati Kebenaran, Hukum, dan Keadilan.

5.   Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan bangsa, yang mengarahkan pada kedaulatan dan kemandirian bangsa.

 

Pasal 7

Fungsi

1.   Sarana pembentukan dan pembangunan karakter bangsa;

2.   Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;

3.   Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;

4.   Menghimpun, membangun, dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat Pancasila;

5.   Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara.

6.   Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

7.   Mempertahankan, mengemban, mengamalkan, dan membela Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan di segala bidang tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.

8.   Menyerap, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

 

Pasal 8

Tugas

 

1.   Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2.   Memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, hukum serta pertahanan dan keamanan nasional guna mewujudkan cita-cita nasional.

3.   Melaksanakan, mempertahankan, dan menyebarluaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;

4.   Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik Partai;

5.   Mempersiapkan kader Partai dalam pengisian jabatan politik dan jabatan publik melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan;

6.   Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

 

BAB IV

ANGGOTA DAN KADER

 

Pasal 9

Anggota

 

1.   Anggota Partai GERINDRA adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dengan sukarela mengajukan permintaan menjadi Anggota.

2.   Pengaturan lebih lanjut tentang keanggotaan Partai GERINDRA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam Anggaran Rumah Tangga.

  

Pasal 10

Kader

1.   Kader Partai GERINDRA adalah Anggota Partai GERINDRA yang merupakan tenaga inti dan penggerak Partai.

2.   Pengaturan lebih lanjut tentang Kader Partai GERINDRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

 

Pasal 11

Kewajiban Anggota

Setiap Anggota berkewajiban untuk:

1.   Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai GERINDRA.

2.   Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan organisasi Partai GERINDRA.

3.   Aktif melaksanakan kebijakan dan program Partai GERINDRA.

  Pasal 12

Hak Anggota

1. Setiap Anggota mempunyai hak:

a. Bicara dan memberikan suara.

b. Memilih dan dipilih.

c. Membela diri.

 

2.   Pengaturan lebih lanjut hak anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB VI

ORGANISASI, WEWENANG, dan KEWAJIBAN

 

Pasal 13

Struktur Ogranisasi Partai GERINDRA terdiri dari tingkat Pusat, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, dan Tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya yang masing-masing berturut-turut dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Pimpinan Anak Cabang (PAC), dan Pimpinan Ranting (PR).

 

Pasal 14

1.   Dewan Pimpinan Pusat adalah Badan Pelaksana tertinggi Partai yang bersifat kolektif.

2.   Dewan Pimpinan Pusat berwenang:

a.   Menentukan kebijakan Partai di Tingkat Nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres/ Kongres Luar Biasa dan Rapat Pimpinan Nasional serta Peraturan Partai GERINDRA.

b.   Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah.

c.   Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang.

j.    Menetapkan dan mengajukan calon Anggota Legislatif/DPRRI Partai GERINDRA.

f.    Menetapkan dan mengajukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dari Partai GERINDRA.

g.   Menetapkan dan mengajukan calon Menteri-menteri dari Partai GRINDRA.

h.   Memberi rekomendasi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dari Partai GERINDRA.

i.    Memberi rekomendasi calon Bupati/Walikota dan calon Wakil Bupati/Walikota dari Partai GERINDRA.

j.    Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah.

k.   Memberikan penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

 

3.   Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban:

a.   Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat Tingkat Nasional Serta Peraturan Organisasi Partai GERINDRA.

b.   Memberikan pertanggungjawaban pada Kongres.

 Pasal 15

1.   Dewan Pimpinan Daerah adalah Badan Pelaksana Partai yang bersifat kolektif di Tingkat Propinsi.

2.   Dewan Pimpinan Daerah berwenang:

a.   Menentukan kebijakan Tingkat Propinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat, baik Tingkat Nasional maupun Tingkat Provinsi serta Peraturan Organisasi Partai GERINDRA.

b.   Mengajukan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang kepada DPP.

c.   Menetapkan dan mengesahkan Personalia Pimpinan Anak Cabang.

d. Menetapkan dan mengajukan calon Anggota Legislatif/ DPRD Propinsi dari Partai GERINDRA.

e.   Mengajukan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dari Partai GERINDRA ke DPP.

f.    Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang.

  

3.   Dewan Pimpinan Daerah berkewajiban:

a.   Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat, baik Tingkat Nasional maupun Daerah Tingkat Propinsi serta Peraturan Organisasi Partai GERINDRA.

b.   Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah.

 

 

Pasal 16

1.   Dewan Pimpinan Cabang adalah Badan Pelaksana Partai yang bersifat kolektif di Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.

2.   Dewan Pimpinan Cabang berwenang:

a.   Menentukan kebijakan di Daerah Tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat, baik Tingkat Nasional, Daerah Tingkat Provinsi maupun Daerah Tingkat Kabupaten/Kota serta Peraturan Organisasi Partai GERINDRA.

b.   Mengajukan Komposisi dan Personalia Pimpinan Anak Cabang kepada DPD.

c.   Menetapkan dan mengajukan calon Anggota Legislatif/ DPRD Kabupaten/Kota dari Partai GERINDRA.

d.   Mengajukan calon Bupati/Walikota dan calon Wakil Bupati dari Partai GERINDRA.

e.   Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Anak Cabang (Tingkat Kecamatan).

 

3.   Dewan Pimpinan Cabang berkewajiban:

a.   Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat, baik Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, maupun Tingkat Kabupaten/Kota serta Peraturan Organisasi Partai GERINDRA.

b.   Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Cabang.

 

 

Pasal 17

1.   Pimpinan Anak Cabang adalah badan Pelaksana Partai yang bersifat kolektif di Tingkat Kecamatan.

2.   Pimpinan Anak Cabang berwenang:

a.   Menentukan kebijakan di Tingkat Kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat, baik Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota maupun Tingkat Kecamatan serta Peraturan Organisasi Partai GERINDRA.

b.   Mengesahkan komposisi dan Personalia Pimpinan Ranting (Desa/Kelurahan) atau sebutan lain.

c.   Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Ranting (Desa/Kelurahan) atau sebutan lain.

 

3.   Pimpinan Anak Cabang berkewajiban:

a.   Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat, baik Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota maupun Tingkat Kecamatan serta Peraturan Organisasi Partai GERINDRA.

b.   Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Anak Cabang.

 

 

Pasal 18

1.   Pimpinan Ranting atau sebutan lain adalah Badan Pelaksana Partai yang bersifat kolektif di Ranting atau sebutan lain.

2.   Pimpinan Ranting atau sebutan lain berwenang menentukan kebijakan di Tingkat Ranting atau sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat, baik Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain serta Peraturan Organisasi Partai GERINDRA.

3.   Pimpinan Ranting atau sebutan lain berkewajiban:

a.   Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat, baik Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain serta Peraturan Organisasi Partai GERINDRA.

b.   Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Ranting atau sebutan lain.

 

 

BAB VII

BADAN DAN LEMBAGA

 

Pasal 19

1.   Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Badan dan Lembaga untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu jika dianggap perlu.

2.   Ketentuan lebih lanjut tentang Badan dan Lembaga diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

 

BAB VIII

KONGRES DAN RAPAT-RAPAT

 

Pasal 20

Kongres dan Rapat-Rapat Tingkat Nasional

1.   Kongres dan Rapat-Rapat Tingkat Nasional terdiri atas:

a. Kongres.

b. Kongres Luar Biasa.

c. Rapat Pimpinan Nasional.

d. Rapat Kerja Nasional.

 

2.   Kongres:

a.   Kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi Partai yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

b.   Kongres berwenang:

1). Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.

2). Menetapkan Program Umum Partai.

3). Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat.

4). Memilih dan menetapkan Ketua Umum.

5). Menetapkan Dewan Pimpinan Pusat.

6). Menetapkan Ketua Dewan Penasehat.

7). Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

 

3.   Kongres Luar Biasa:

a.   Kongres Luar Biasa adalah pengambilan keputusan tertinggi yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, disebabkan:

1). Partai dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa.

2). Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan amanat Kongres sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.

b.   Kongres Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

c.   Kongres Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Kongres.

d.   Dewan Pimpinan Pusat wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Kongres Luar Biasa tersebut.

 

4.   Rapat Pimpinan Nasional:

a.   Rapat Pimpinan Nasional adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi di bawah Kongres.

b.   Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan Pusat.

 

5.   Rapat Kerja Nasional:

a.   Rapat Kerja Nasional adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Kongres.

b. Rapat Kerja Nasional dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.

 

 

Pasal 21

Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Propinsi

1.   Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Propinsi terdiri atas:

a. Musyawarah Daerah

b. Musyawarah Daerah Luar Biasa

c. Rapat Pimpinan Daerah

d. Rapat Kerja Daerah.

 

2.   Musyawarah Daerah:

a.   Musyawarah Daerah adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat provinsi yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

b.   Musyawarah Daerah berwenang:

1). Menetapkan Program Kerja Provinsi.

2). Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah.

3). Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah.

4). Menetapkan Dewan Pimpinan Daerah.

5). Menetapkan Ketua Dewan Penasehat Daerah.

6). Menetapkan keputusan-keputusan lain.

3.   Musyawarah Daerah Luar Biasa:

a.   Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah Musyawarah Daerah yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat, disebabkan:

1). Kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah dalam keadaan terancam,

2). Dewan Pimpinan Daerah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Daerah tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Daerah sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.

b.   Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

c.   Musyawarah Daerah Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Daerah.

d.   Dewan Pimpinan Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa tersebut.

 

4.   Rapat Pimpinan Daerah:

a.   Rapat Pimpinan Daerah adalah rapat pengambilan keputusan di bawah Musyawarah Daerah.

b.   Rapat Pimpinan Daerah berwenang mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Daerah.

c.   Rapat Pimpinan Daerah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan Daerah.

 

 

 

5.   Rapat Kerja Daerah:

a.   Rapat Kerja Daerah adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Daerah.

b.   Rapat Kerja Daerah dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.

 

Pasal 22

Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Kabupaten/Kota

1.   Musyawarah dan Rapat-rapat Tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas:

a. Musyawarah Cabang

b. Musyawarah Cabang Luar Biasa

c. Rapat Pimpinan Cabang

d. Rapat Kerja Cabang

 

2.   Musyawarah Cabang:

a.   Musyawarah Cabang adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat Kabupaten/Kota yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

b.   Musyawarah Cabang berwenang:

1). Menetapkan Program Kerja Kabupaten/Kota

2). Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang

3). Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang

4). Menetapkan Dewan Pimpinan Cabang

5). Menetapkan Ketua Dewan Penasehat Cabang

6). Menetapkan keputusan-keputusan lain

 

3.   Musyawarah Cabang Luar Biasa:

a.   Musyawarah Cabang Luar Biasa adalah Musyawarah Cabang yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Pimpinan Anaka Cabang dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Daerah, disebabkan:

1). Kepemimpinan Dewan Pimpinan Cabang dalam keadaan terancam.

2). Dewan Pimpinan Cabang melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Cabang tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Cabang sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.

 

b.   Musyawarah Cabang Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

c.   Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Cabang.

d.   Dewan Pimpinan Cabang wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Cabang Luar Biasa tersebut.

 

4.   Rapat Pimpinan Cabang:

a.   Rapat Pimpinan Cabang adalah rapat pengambilan keputusan di bawah Musyawarah Cabang.

b.   Rapat Pimpinan Cabang berwenang mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Cabang.

c.   Rapat Pimpinan Cabang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan Cabang.

 

5.   Rapat Kerja Cabang:

a.   Rapat Kerja Cabang adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Cabang.

b.   Rapat Kerja Cabang dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.

 

 

Pasal 23

Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Kecamatan

1.   Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Kecamatan terdiri atas:

a. Musyawarah Anak Cabang

b. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa

c. Rapat Pimpinan Anak Cabang

 

2.   Musyawarah Anak Cabang:

a.   Musyawarah Anak Cabang adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat kecamatan yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

b.   Musyawarah Anak Cabang berwenang:

1). Menetapkan Program Kerja Anak Cabang

2). Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Anak Cabang

3). Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Anak Cabang

4). Menetapkan Pimpinan Anak Cabang

5). Menetapkan Ketua Dewan Penasehat Anak Cabang

6). Menetapkan keputusan-keputusan lain

 

3.   Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa:

a.   Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa adalah Musyawarah Anak Cabang yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Ranting atau sebutan lain dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Cabang, disebabkan:

1). Pimpinan Anak Cabang dalam keadaan terancam.

2). Pimpinan Anaka Cabang melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Pimpinan Anak Cabang tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Anak Cabang sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.

b.   Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

c.   Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Anak Cabang.

d.   Pimpinan Anak Cabang wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Luar Biasa Anak Cabang tersebut.

 

4.   Rapat Pimpinan Anak Cabang:

a.   Rapat Pimpinan Anak Cabang adalah rapat pengambilan keputusan di bawah Musyawarah Anak Cabang.

b.   Rapat Pimpinan Anak Cabang berwenang menyelesaikan masalah-masalah dan mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Anak Cabang.

c.   Rapat Pimpinan Anak Cabang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dan diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang.

 

 

Pasal 24

Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Desa/Kelurahan

1.   Musyawarah dan Rapat-rapat Tingkat Desa/Kelurahan terdiri atas:

a.   Musyawarah Ranting atau sebutan lain

b.   Musyawarah Luar Biasa Ranting atau sebutan lain

c.   Rapat Pimpinan Ranting atau sebutan lain

 

2.   Musyawarah Ranting atau sebutan lain:

a.   Musyawarah Ranting atau sebutan lain adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

b.   Musyawarah Ranting atau sebutan lain berwenang:

1). Menetapkan Program Kerja Ranting atau sebutan lain

2). Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Ranting atau sebutan lain

3). Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Ranting atau sebutan lain

4). Menyusun Pimpinan Ranting atau sebutan lain

5). Menetapkan Ketua Dewan Penasehat Ranting atau sebutan lain

6). Menetapkan keputusan-keputusan lain

 

3.   Musyawarah Ranting Luar Biasa atau sebutan lain:

a.   Musyawarah Luar Biasa Ranting atau sebutan lain adalah Musyawarah Ranting atau sebutan lain yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota dan disetujui oleh Pimpinan Anak Cabang, disebabkan:

1). Pimpinan Ranting atau sebutan lain dalam keadaan terancam.

2). Pimpinan Ranting atau sebutan lain melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Pimpinan Ranting atau sebutan lain tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Ranting atau sebutan lain sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.

b.   Musyawarah Ranting Luar Biasa atau sebutan lain diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang.

c.   Musyawarah Ranting Luar Biasa atau sebutan lain mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Ranting atau sebutan lain.

d.   Pimpinan Ranting atau sebutan lain wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Ranting Luar Biasa atau sebutan lain tersebut.

 

4.   Rapat Pimpinan Ranting atau sebutan lain:

a.   Rapat Pimpinan Ranting atau sebutan lain adalah rapat pengambilan keputusan dibawah Musyawarah Ranting atau sebutan lain.

b.   Rapat Pimpinan Ranting atau sebutan lain berwenang menyelesaikan masalah-masalah dan mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Ranting atau sebutan lain.

c.   Rapat Pimpinan Ranting atau sebutan lain diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dan diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting atau sebutan lain.

 

 

Pasal 25

Peserta Musyawarah dan Rapat Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB IX

KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

 

Pasal 26

1.   Musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 adalah sah apabila dihadiri oleh lebih separoh jumlah peserta.

2.   Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila ini tidak memungkinkan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

3.   Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan Pimpinan, sekurang-kurangnya disetujui oleh lebih dari separoh jumlah peserta yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4.   Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar:

a.   Sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah peserta harus hadir.

b.   Keputusan adalah sah apabila diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah peserta yang hadir.

 

 

 

 

BAB X

DEWAN PENASEHAT

 

Pasal 27

1.   Dewan Penasehat berfungsi memberi saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan/ Pimpinan GERINDRA sesuai dengan tingkatannya.

 

2.   Dewan Penasehat memberi pertimbangan atas kebijakan eksternal yang bersifat strategis, yang akan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.

 

3.   Saran, nasehat dan pertimbangan yang disampaikan Dewan Penasehat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diperhatikan sungguh-sungguh oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.

 

4.   Jika dipandang perlu (diundang), Dewan Penasehat dapat menghadiri rapat-rapat Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.

 

5.   Ketua Dewan Penasehat ditetapkan oleh Kongres, Musda, Muscab, Musyawarah Anak Cabang, dan Musran melalui formatur.

 

6.   Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penasehat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

 

BAB XI

HUBUNGAN DAN KERJASAMA

 

Pasal 28

1.   Partai GERINDRA menjalin kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan sebagai sumber kader, yang mempunyai ikatan sejarah sebagai organisasi pendiri.

2.   Partai GERINDRA memiliki hubungan dan menjalin kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan yang didirikannya.

3.   Partai GERINDRA dapat bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan/lembaga-lembaga yang menyalurkan aspirasinya kepada Partai GERINDRA.

4.   Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 29

1.   Partai GERINDRA dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan Partai Politik lain untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.

2.   Partai GERINDRA dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan badan, lembaga dan organisasi lainnya.

3.   Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

 

BAB XII

LAMBANG, BENDERA, MARS dan HYMNE

 

Pasal 30

1.   Partai mempunyai Lambang sebagai berikut;

Kotak persegi panjang bergaris hitam, dasar warna putih, yang melambangkan kesucian dan keikhlasan. Di tengah terdapat lima persegi bergaris hitam dengan dasar merah. Di tengahnya terdapat gambar kepala Burung Garuda dengan warna kuning keemasan, melambangkan kemakmuran. Menghadap ke kanan, melambangkan keberanian dalam bersikap dan bertindak.

Kepala Burung Garuda pada lehernya terdapat sisik yang berjumlah 17, terdapat jengger dan jambul berjumlah 8, bulu telinga yang berjumlah 4, bingkai gambar kepala Burung Garuda persegi 5, yang menyimbulkan tanggal kemerdekaan Indonesia, 17-8-45.

Di atasnya bertuliskan PARTAI berwarna hitam, di bawahnya bertuliskan GERINDRA berwarna merah dengan tepi tulisan berwarna hitam, di bawahnya lagi tulisan GERAKAN INDONESIA RAYA berwarna hitam.  

2.   Partai mempunyai Bendera yang ditetapkan oleh Kongres.

3.   Partai mempunyai Mars dan Hymne yang ditetapkan oleh Kongres.

4.   Bentuk, ukuran dan tata cara penggunaan Lambang, Bendera, Mars dan Hymne Partai diatur dalam Peraturan Partai.

 

 

BAB XIII

KETENTUAN KHUSUS

 

Pasal 31

Berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk hal-hal yang strategis, seperti; mempertahankan Eksistensi dan keselamatan Partai, Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan NKRI, maka kepada Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jendral, diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengambil tindakan strategis organisatoris yang diperlukan.

 

 

 

 

BAB XIV

KEUANGAN

 

Pasal 32

Keuangan diperoleh dari:

 

1. Iuran Anggota.

2. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat.

3. Usaha-usaha lain yang sah.

 

 

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN dan PERUBAHAN

 

Pasal 33

1.   Masa jabatan/pengabdian kepengurusan untuk Daerah dan/atau Cabang yang baru terbentuk akibat pemekaran wilayah sesudah Kongres I, masa jabatan/ pengabdiannya berakhir pada tahun pelaksanaan  Kongres II.

2.   DPP Partai membuat Peraturan Partai untuk pelaksanaan ayat 1 pasal ini.

 

Pasal 34

Semua tingkatan kepengurusan Partai harus sudah terbentuk menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar ini pada akhir tahun 2008.

 

 

Pasal 35

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai hanya dapat dilakukan dalam Kongres Partai dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah suara utusan yang hadir.

 

 

Pasal 36

Untuk pertama kali pada saat Partai GERINDRA didirikan, maka pembentukan DPD, DPC, PAC, dan DPRt pembentukannya dilakukan oleh DPP atau oleh pihak yang diberi mandat oleh DPP.

 

 

 

 

Pasal 37

Untuk pertama kalinya, Kongres I dimulai setelah selesainya Pemilihan Umum/ Pemilihan Presiden 2009 selambat-lambatnya tahun 2011.

 

 

BAB XVI

PEMBUBARAN PARTAI

 

Pasal 38

1.   Pembubaran partai hanya dapat dilakukan di dalam suatu Kongres yang khusus diadakan untuk itu.

2.   Dalam hal pengambilan keputusan tentang Pembubaran Partai, Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh seluruh peserta dan Keputusan Kongres dinyatakan sah apabila disetujui secara aklamasi peserta yang hadir.

3.   Dalam hal Partai dibubarkan maka kekayaannya diserahkan kepada badan-badan/lembaga-lembaga sosial di Indonesia.

 

 

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

 

Pasal 39

Ketentuan Peralihan

Menyimpang dari pasal 20 ayat 2 Anggaran Dasar ini, untuk pertama kalinya susunan pengurus Partai ini diangkat oleh para pendiri dengan susunan sebagai berikut :

      Ketua Umum                        : Prof. Dr. Ir. Suhardi, M.Sc

            Sekretaris Jenderal : H. Ahmad Muzani

            Bendahara    Umum            : T.A. Muliatna Djiwandono

 

Pasal 40

Ketentuan Penutup

 

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

2. Apabila terdapat perbedaan tafsir mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, tafsir yang sah adalah yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai.

3. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

 

 

                                                                  Ditetapkan di            :     Jakarta

                                                                  Pada tanggal            :    6 Pebruari 2008

 

 

 

 

DEWAN PIMPINAN PUSAT

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

(DPP GERINDRA)

MASA BHAKTI 2008-2013

 

                     Ketua umum,                                                  Sekretaris Jendral,

 

 

 

 

 

               Prof. Dr. Ir. SUHARDI, M.Sc.                             H. AHMAD MUZANI

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

GERINDRA

 

 

BAB I

KEANGGOTAAN

 

Pasal 1

Syarat Keanggotaan

Syarat menjadi Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) adalah :

  1. Warga Negara Indonesia.
  2. Berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah nikah.
  3. Bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan-ketentuan partai lainnya.
  4. Bersedia menyatakan diri menjadi Anggota.

 

 

BAB II

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

 

Pasal 2

Kewajiban Anggota

Setiap Anggota berkewajiban :

  1. Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
  2. Mematuhi dan melaksanakan keputusan Kongres dan ketentuan Partai lainnya.
  3. Mengamankan dan memperjuangkan kebijakan Partai.
  4. Membela kepentingan Partai dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan Partai.
  5. Menghadiri Rapat-rapat dan kegiatan Partai.
  6. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program perjuangan Partai.
  7. Membayar Iuran Anggota.

 

Pasal 3

Hak Anggota

Setiap Anggota berhak :

  1. Memperoleh perlakuan yang sama.
  2. Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan.
  3. Memilih dan dipilih.
  4. Memperoleh perlindungan dan pembelaan.
  5. Memperoleh pendidikan dan pelatihan kader.
  6. Memperoleh penghargaan dan kesempatan mengmbangkan diri

 

 

BAB III

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

 

Pasal 4

1.   Berakhirnya keanggotaan karena :

a.   Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.

b.   Diberhentikan.

c.   Meninggal dunia.

d.   Pindah ke partai lain.

 

2.   Anggota diberhentikan karena:

a.   Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota

b.   Melanggar Anggara Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan atau Keputusan Kongres, dan atau Rapat Pimpinan Nasional

d.   Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keputusan atau kebijakan Partai.

 

3.   Ketentuan pemberhentian dan pembelaan diri Anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

 

 

BAB IV

KADER

 

Pasal 5

 

1.   Kader Partai adalah Anggota yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader dan disaring atas dasar kriteria:

a.   Mental ideologi.

b.   Penghayatan terhadap visi, misi, dan platform Partai.

c.   Prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela.

d.   Kepemimpinan.

e.   Militansi dan mandiri.

 

2.   Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan seseorang menjadi Kader Partai berdasarkan prestasi yang luar biasa.

 

3.   Ketentuan lebih lanjut tentang Kader diatur dalam Peraturan Organisasi.

 

 

 

BAB V

STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN

 

Pasal 6

1.   Susunan Dewan Pimpinan Pusat Partai terdiri atas:

a.   Ketua Umum

b.   Wakil Ketua Umum

c.   Ketua-ketua

d.   Sekretaris Jenderal

e.   Wakil-wakil Sekretaris Jenderal.

f.    Bendahara

g.   Wakil-wakil Bendahara

h.   Departemen-departemen

 

2.   Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian.

 

3.   Peserta Rapat Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Penasehat Pusat.

 

4.   Pengurus Harian terdiri atas:

a.   Ketua Umum

b.   Wakil Ketua Umum

c.   Ketua-ketua

d.   Sekretaris Jenderal

e.   Wakil-wakil Sekretaris Jenderal

e.   Bendahara

g.   Wakil-wakil Bendahara

 

5.   Jumlah Pengurus Harian DPP sebanyak-banyaknya 45 orang, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

 

Pasal 7

1.   Susunan Dewan Pimpinan Daerah terdiri atas:

a. Ketua.

b. Wakil-wakil Ketua

c. Sekretaris

d. Wakil-wakil Sekretaris

e. Bendahara

f. Wakil-wakil Bendahara

g. Biro-biro

 

2.   Dewan Pimpinan Daerah terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian.

 

3.   Peserta Rapat Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Penasehat Daerah.

 

4.   Pengurus Harian terdiri dari:

a.   Ketua

b.   Wakil-wakil Ketua.

c.   Sekretaris.

d.   Wakil-wakil Sekretaris.

e.   Bendahara.

f.    Wakil-wakil Bendahara.

 

5.   Jumlah Pengurus Harian DPD sebanyak-banyaknya 25 orang, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

 

Pasal 8

1.   Susunan Dewan Pimpinan Cabang terdiri atas:

a. Ketua

b. Wakil-wakil Ketua

c. Sekretaris

d. Wakil-wakil Sekretaris

e. Bendahara

f. Wakil-wakil Bendahara

g. Seksi-seksi

 

2.   Dewan Pimpinan Cabang terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian.

 

3.   Peserta Rapat Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Penasehat Cabang.

 

4.   Pengurus Harian terdiri dari:

a.   Ketua

b.   Wakil-wakil Ketua

c.   Sekretaris.

d.   Wakil-wakil Sekretaris

e.   Bendahara

f.    Wakil-wakil Bendahara

 

5.      Jumlah Pengurus Harian DPC sebanyak-banyaknya 17 orang, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

 

Pasal 9

1.   Susunan Pimpinan Anak Cabang terdiri atas:

a. Ketua.

b. Wakil-wakil Ketua

c. Sekretaris

d. Wakil-wakil Sekretaris

e. Bendahara

f. Wakil-wakil Bendahara

 

2.   Pimpinan Kecamatan terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian.

 

3.   Peserta Rapat Pleno adalah seluruh Pengurus Pimpinan Anak Cabang dan Dewan Penasehat Anak Cabang.

 

4.   Pengurus Harian terdiri dari:

a.   Ketua.

b.   Wakil-wakil Ketua

c.   Sekretaris

d.   Wakil-wakil Sekretaris

e.   Bendahara

f.    Wakil-wakil Bendahara

 

5.   Jumlah Pengurus Harian Anak Cabang sebanyak-banyaknya 11 orang, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

 

Pasal 10

1.   Susunan Pimpinan Ranting atau sebutan lain terdiri atas:

a.   Ketua.

b.   Wakil-wakil Ketua

c.   Sekretaris

d.   Wakil-wakil Sekretaris

e.   Bendahara

f.    Wakil-wakil Bendahara

 

2.   Pimpinan Ranting atau sebutan lain terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian.

 

3.   Peserta Rapat Pleno adalah seluruh Pengurus Pimpinan Ranting atau sebutan lain dan Dewan Penasehat Ranting atau sebutan lain.

 

4.   Pengurus Harian terdiri dari:

a.   Ketua

b.   Wakil-wakil Ketua

c.   Sekretaris

d.   Wakil-wakil Sekretaris

e.   Bendahara

f.    Wakil-wakil Bendahara.

 

5.   Jumlah Pengurus Harian Ranting sebanyak-banyaknya 9 orang, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

 

6.   Pimpinan Ranting atau sebutan lain membentuk Kelompok Kader.

 

7.   Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan Kelompok Kader diatur dalam Peraturan Organisasi.

 

Pasal 11

1.   Perwakilan Partai di Luar Negeri dibentuk di satu negara dan/atau gabungan beberapa negara.

2.   Susunan Pengurus Perwakilan Partai di Luar Negeri sekurang-kurangnya terdiri atas:

a.   Ketua

b.   Wakil-wakil Ketua

c.   Sekretaris

d.   Wakil-wakil Sekretaris

e.   Bendahara

f.    Wakil-wakil Bendahara

 

 

Pasal 12

1.   Syarat-syarat menjadi Pengurus Partai:

a.   Menyetuji Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Platform Perjuangan Partai

b.   Pernah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader Partai.

c.   Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela.

d.   Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas.

e.   Tidak pernah terlibat G 30 S/PKI.

f.    Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam Partai.

 

2.   Setiap Pengurus Partai dilarang merangkap jabatan dalam kepengurusan Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai, yang bersifat vertikal.

 

Pasal 13

1.   Lowongan antar waktu Pengurus terjadi karena:

a.   Meninggal dunia

b.   Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.

c.   Diberhentikan.

d.   Pindah partai

 

2.   Kewenangan pemberhentian Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:

a.   Untuk Dewan Pimpinan Pusat dilakukan oleh Rapat Dewan Pimpinan Pusat dan dilaporkan kepada Rapat Pimpinan Nasional.

b.   Untuk Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul Dewan Pimpinan Daerah.

c.   Untuk Dewan Pimpinan Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul Dewan Pimpinan Cabang.

d.   Untuk Pimpinan Anak Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan usul Pimpinan Anak Cabang.

e.   Untuk Pimpinan Ranting atau sebutan lain dilakukan oleh Pimpinan Anak Cabang berdasarkan usul Pimpinan Ranting atau sebutan lain.

 

3.   Tata cara pemberhentian Pengurus dan hak membela diri diatur dalam Peraturan Organisasi.

 

Pasal 14

Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Rapat Dewan Pimpinan Pusat dan dilaporkan kepada Rapat Pimpinan Nasional.

 

Pasal 15

Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul Dewan Pimpinan Daerah.

 

Pasal 16

Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul Dewan Pimpinan Cabang.

 

Pasal 17

Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan usul Dewan Pimpinan Anak Cabang.

 

Pasal 18

Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Dewan Pimpinan Ranting atau sebutan lain dilakukan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang berdasarkan usul Dewan Pimpinan Ranting atau sebutan lain.

 

Pasal 19

Pengurus pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan Pengurus yang digantikannya.

 

BAB VI

KEDUDUKAN DAN TUGAS BADAN DAN LEMBAGA

 

Pasal 20

 

1.   Badan dan atau Lembaga dapat dibentuk di setiap tingkatan organisasi sesuai dengan kebutuhan yang berkedudukan sebagai sarana penunjang pelaksanaan program Partai.

2.   Komposisi dan personalia kepengurusan Badan dan atau Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.

3.   Badan dan atau Lembaga dapat melakukan koordinasi dengan Badan atau Lembaga yang berada satu tingkat di bawahnya.

4.   Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan dan atau Lembaga diatur dalam Peraturan Organisasi.

 

 

BAB VIII

KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN PERSONALIA DEWAN PENASEHAT

 

Pasal 22

1.   Dewan Penasehat merupakan badan yang bersifat kolektif.

 

2.   Susunan dan Personalia Dewan Penasehat ditetapkan oleh Ketua Dewan Penasehat bersama Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jendral di tingkat Pusat atau Dewan Pimpinan/Ketua Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.

 

3.   Mekanisme dan tata kerja Dewan Penasehat ditetapkan oleh Dewan Penasehat.

 

4.   Jumlah anggota Dewan Penasehat Pusat sebanyak-banyaknya 45 (empat puluh lima) orang, Dewan Penasehat Daerah sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang, Dewan Penasehat Cabang sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang, dan Dewan Penasehat Anak Cabang sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang dan Dewan Penasehat Ranting atau sebutan lain sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

 

 


BAB X

HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

 

Pasal 24

 

1.   Hubungan kerjasama Partai Gerakan Indonesia Raya dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga sebagai sumber kader sebagaimana dimaksud dalam Bab XI dari Anggaran Dasar, dilakukan melalui pelaksanaan program dan penyaluran aspirasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

 

2.   Tata Cara menjalin hubungan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai.

 

 

BAB XI

KONGRES, MUSYAWARAH, DAN RAPAT-RAPAT

 

Bagian Kesatu

KONGRES DAN RAPAT-RAPAT NASIONAL

 

Pasal 25

Kongres

1.   Kongres dihadiri oleh :

a.   Peserta.

b.   Peninjau.

c.   Undangan.

 

2.   Peserta terdiri atas :

a.   Dewan Pimpinan Pusat.

b.   Dewan Penasehat Pusat.

c.   Unsur Dewan Pimpinan Daerah, berjumlah 5 orang.

d.   Unsur Dewan Pimpinan Cabang, berjumlah 2 orang.

e.   Unsur Pimpinan Pusat Ormas Pendiri, masing-masing 2 orang.

f.    Unsur Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan, masing-masing 2 orang.

g.   Seluruh Anggota Fraksi DPR RI Fraksi Partai Gerindra.

 

3.  Peninjau tediri atas :

a.   Unsur Pimpinan Pusat Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA.

b.   Unsur Badan, Lembaga dan Pokja Dewan Pimpinan Pusat.

c.   Pihak-pihak yang diundang oleh DPP.

 

4.   Undangan terdiri atas:

a.   Perwakilan Institusi.

b.   Perorangan.

 

5.   Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

 

6.   Pimpinan Kongres dipilih dari dan oleh Peserta.

 

7.   Sebelum Pimpinan Kongres terpilih, Pimpinan Sementara adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai.

 

8.   Jumlah suara Kongres terdiri dari; DPP 1 suara, Dewan Penasehat 1 suara. Untuk DPD dan DPC berlaku ketentuan; daerah yang memperoleh kursi DPRD 0-2 memiliki 1 hak suara, 3-5 kursi memiliki 2 suara, 6-9 kursi memiliki 3 suara, 10-ke atas memiliki 4 suara.

 

Pasal 26

Ketentuan mengenai Kongres sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Kongres Luar Biasa.

 

Pasal 27

Rapat Pimpinan Nasional

1.   Rapat Pimpinan Nasional dihadiri oleh:

a.   Peserta

b.   Peninjau

c.   Undangan

 

2.   Peserta terdiri atas:

a.   Dewan Pimpinan Pusat

b.   Dewan Penasehat Pusat

c.   Unsur Dewan Pimpinan Daerah

d.   Unsur Pimpinan Pusat Ormas Pendiri

e.   Unsur Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan.

f.    Seluruh Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra.

           

3.   Peninjau terdiri atas:

a.   Unsur Pimpinan Pusat Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA.

b.   Unsur Badan, Lembaga dan Pokja Dewan Pimpinan Pusat.

 

4.   Undangan terdiri atas:

a.   Perwakilan Institusi

b.   Perorangan

 

5.   Jumlah peserta, peninjau, dan Undangan Rapat Pimpinan Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

 

Pasal 28

Rapat Kerja Nasional

1.   Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh:

a.   Peserta

b.   Peninjau

c.   Undangan.

 

2.   Peserta terdiri atas:

a.   Dewan Pimpinan Pusat

b.   Unsur Dewan Pimpinan Daerah

c.   Dewan Penasehat Pusat

d.   Unsur Pimpinan Pusat Ormas Pendiri

e.   Unsur Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan

f.    Seluruh Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra.

 

3.   Peninjau terdiri atas:

b.   Unsur Pimpinan Pusat Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA.

c.   Unsur Badan, Lembaga dan Pokja Dewan Pimpinan Pusat.

 

4.   Undangan terdiri atas:

a.   Perwakilan Institusi

b.   Perorangan

 

5.   Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Kerja Nasional Partai ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

 

 

Bagian Kedua

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT PROPINSI

 

Pasal 30

Musyawarah Daerah

1.   Musyawarah Daerah dihadiri oleh:

a.   Peserta

b.   Peninjau

c.   Undangan.

 

2.   Peserta terdiri atas:

a.   Unsur Dewan Pimpinan Pusat.

b.   Dewan Pimpinan Daerah.

c.   Dewan Penasehat Daerah

d.   Unsur Dewan Pimpinan Cabang.

e.   Unsur Pimpinan Pusat Ormas Pendiri.

f.    Unsur Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan di Provinsi.

g.   Seluruh Anggota DPRD Propinsi Fraksi Partai Gerindra.

 

3.   Peninjau terdiri atas :

a.   Unsur Pimpinan Daerah Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA

b.   Unsur Badan, Lembaga dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah

 

4.   Undangan terdiri atas:

a. Perwakilan Institusi

b. Perorangan

 

5.   Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

 

6.   Pimpinan Musyawarah Daerah dipilih dari dan oleh Peserta.

 

7.   Sebelum Pimpinan Musyawarah Daerah terpilih, Pimpinan Sementara adalah Dewan Pimpinan Daerah.

 

8.   Jumlah suara Musyawarah Daerah terdiri dari; DPD 1 suara, Dewan Penasehat Daerah 1 suara, daerah yang memperoleh kursi DPRD 0-2 memiliki 1 hak suara, 3-5 kursi memiliki 2 suara, 6-9 kursi memiliki 3 suara, 10-ke atas memiliki 4 suara.

 

Pasal 31

Ketentuan mengenai Musyawarah Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Musyawarah Daerah Luar Biasa.

 

Pasal 32

1.   Rapat Pimpinan Daerah dihadiri oleh:

a. Peserta.

b. Peninjau.

c. Undangan.

 

2.   Peserta terdiri atas :

a. Unsur Dewan Pimpinan Pusat.

b. Dewan Pimpinan Daerah.

c. Dewan Penasehat Daerah

d. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.

e. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Pendiri di Provinsi.

f. Unsur Pimpinan Daerah Pusat Ormas Yang Didirikan di Provinsi.

g. Seluruh Anggota Fraksi DPRD Propinsi Fraksi Gerindra.

 

3.   Peninjau terdiri dari :

a.   Unsur Pimpinan Daerah Ormas yang menyalurkan aspirasi poltiknya kepada Partai GERINDRA.

b.   Unsur Badan, Lembaga dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah.

 

4.   Undangan terdiri atas:

a. Perwakilan Institusi

b. Perorangan

 

5.   Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

 

Pasal 33

1.   Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh :

a.   Peserta.

b.   Peninjau.

c.   Undangan.

 

2.   Peserta terdiri atas :

a.   Unsur Dewan Pimpinan Pusat.

b.   Dewan Pimpinan Daerah.

c.   Dewan Penasehat Daerah.

d.   Unsur Dewan Pimpinan Cabang.

e.   Unsur Pimpinan Daerah Ormas Pendiri di Provinsi.

f.    Unsur Pimpinan Daerah Pusat Ormas Yang Didirikan di Provinsi.

g.   Seluruh Anggota DPRD Propinsi Fraksi Partai Gerindra.

 

3.   Peninjau terdiri atas :

a.   Unsur Pimpinan Daerah Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA.

b.   Unsur Badan, Lembaga dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah.

 

4.   Undangan terdiri atas:

a.   Perwakilan Institusi

b.   Perorangan

 

5.   Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Kerja Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

 

Bagian Ketiga

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT CABANG

 

Pasal 34

1.   Musyawarah Cabang dihadiri oleh :

a.   Peserta.

b.   Peninjau.

c.   Undangan.

 

2.   Peserta terdiri atas :

a.   Unsur Dewan Pimpinan Daerah.

b.   Dewan Pimpinan Cabang.

c.   Dewan Penasehat Cabang.

d.   Unsur Dewan Pimpinan Anak Cabang.

e.   Unsur Pimpinan Daerah Ormas Pendiri di Kabupaten/Kota.

f.    Unsur Pimpinan Daerah Pusat Ormas Yang Didirikan di Kabupaten/Kota.

g.   Seluruh Anggota DPRD Kabupaten/Kota Fraksi Partai Gerindra.

 

3.   Peninjau terdiri atas :

a.   Unsur Pimpinan Cabang Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA.

b.   Perorangan / tokoh masyarakat.

 

4.   Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

 

5.   Pimpinan Musyawarah Cabang dipilih dari dan oleh peserta.

 

6.   Sebelum Pimpinan Musyawarah Cabang terpilih, Pimpinan Sementara adalah Dewan Pimpinan Cabang.

 

7.   Jumlah suara terdiri dari; 1 Dewan Pengurus Anak Cabang satu suara.

 

Pasal 35

Ketentuan mengenai Musyawarah Cabang sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (6) berlaku bagi Musyawarah Cabang Luar Biasa.

 

Pasal 36

1.   Rapat Kerja Cabang dihadiri oleh :

a.   Peserta.

b.   Peninjau.

c.   Undangan.

 

2.   Peserta terdiri atas :

a.   Unsur Dewan Pimpinan Daerah.

b.   Dewan Pimpinan Cabang.

c.   Dewan Penasehat Cabang.

d.   Unsur Pimpinan Anak Cabang.

e.   Unsur Pimpinan Daerah Ormas Pendiri Kabupaten/Kota.

f.    Unsur Pimpinan Daerah Pusat Ormas Yang Didirikan di Kabupaten/Kota.

g.   Seluru Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Fraksi Partai Gerindra.

 

3.   Peninjau yaitu :

Unsur Pimpinan Cabang Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA.

 

4.   Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

 

Pasal 37

1.   Rapat Pimpinan Cabang dihadiri oleh :

a.   Peserta.

b.   Peninjau.

c.   Undangan.

 

2.   Peserta terdiri atas :

a.   Unsur Dewan Pimpinan Daerah.

b.   Dewan Pimpinan Cabang.

c.   Dewan Penasehat Cabang

d.   Unsur Pimpinan Anak Cabang.

e.   Unsur Pimpinan Daerah Ormas Pendiri Kabupaten/Kota.

f.    Unsur Pimpinan Daerah Pusat Ormas Yang Didirikan di Kabupaten/Kota.

g.   Seluruh Anggota DPRD Kabupaten/Kota Fraksi Partai Gerindra.

 

3.   Peninjau yaitu :

Unsur Pimpinan Cabang Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA.

 

4.   Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Kerja Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

 

 

Bagian Keempat

MUSYAWARAH DAN RAPAT ANAK CABANG

 

Pasal 38

1.   Musyawarah Anak Cabang dihadiri oleh :

a.   Peserta.

b.   Peninjau.

c.   Undangan.

 

2.   Peserta terdiri atas :

a.   Unsur Dewan Pimpinan Cabang.

b.   Pimpinan Anak Cabang.

c.   Dewan Penasehat Anak Cabang.

d.   Unsur Pimpinan Ranting atau sebutan lainnya.

e.   Unsur Pimpinan Daerah Ormas Pendiri Kecamatan.

f.    Unsur Pimpinan Ormas Yang Didirikan di Kecamatan.

 

3.   Peninjau yaitu :

Unsur Pimpinan Kecamatan Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA.

 

4.   Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang.

 

5.   Pimpinan Musyawarah Anak Cabang dipilih dari dan oleh peserta.

 

6.   Sebelum Pimpinan Musyawarah Kecamatan terpilih, Pimpinan Sementara adalah Pimpinan Anak Cabang.

 

Pasal 39

Ketentuan mengenai Musyawarah Anak Cabang sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat 1 sampai dengan ayat 6 berlaku bagi Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa.

 

Pasal 40

1.   Rapat Pimpinan Anak Cabang dihadiri oleh :

a.   Peserta.

b.   Peninjau.

c.   Undangan.

 

2.   Peserta terdiri atas :

a.   Unsur Dewan Pimpinan Cabang.

b.   Dewan Pimpinan Anak Cabang.

c.   Dewan Penasehat Anak Cabang

d.   Unsur Pimpinan Ranting atau sebutan lain.

e.   Unsur Pimpinan Ormas Pendiri Kecamatan.

f.    Unsur Pimpinan Ormas Yang Didirikan di Kecamatan.

 

3.   Peninjau yaitu :

Unsur Pimpinan Kecamatan Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA.

 

4.   Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang.

 

Bagian Kelima

MUSYAWARAH DAN RAPAT RANTING ATAU SEBUTAN LAIN

 

Pasal 41

1.   Musyawarah Ranting atau sebutan lain dihadiri oleh:

a.   Peserta

b.   Peninjau

 

2.   Peserta terdiri atas:

a.   Unsur Pimpinan Anak Cabang

b.   Dewan Pimpinan Ranting atau sebutan lain

c.   Dewan Penasehat Ranting atau sebutan lain.

d.   Anggota

e.   Unsur Pimpinan Ormas Pendiri di Desa/Kelurahan atau sebutan lain

f.    Unsur Pimpinan Ormas Yang Didirikan di Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

 

3.   Peninjau terdiri atas:

Unsur Pimpinan Ranting atau sebutan lain Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA.

 

4.   Jumlah Peserta dan Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Ranting atau sebutan lain.

 

5.   Pimpinan Musyawarah Ranting atau sebutan lain dipilih dari dan oleh peserta.

 

6.   Sebelum Pimpinan Musyawarah Ranting atau sebutan lain terpilih, Pimpinan Sementara adalah Pimpinan Ranting atau sebutan lain.

 

Pasal 42

1.   Rapat Pimpinan Ranting atau sebutan lain dihadiri oleh :

a.   Peserta

b.   Peninjau

 

2.   Peserta terdiri atas :

a.   Unsur Pimpinan Anak Cabang

b.   Dewan Pimpinan Ranting atau sebutan lain

c.   Dewan Penasehat Ranting atau sebutan lain.

d.   Unsur Kelompok Kader

e.   Unsur Pimpinan Ormas Pendiri di Desa/Kelurahan atau sebutan lain

f.    Unsur Pimpinan Ormas Yang Didirikan di Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

 

3.   Peninjau yaitu :

Unsur Pimpinan Ranting atau sebutan lain Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA.

 

4.   Jumlah Peserta dan Peninjau ditetapkan oleh Pimpinan Ranting atau sebutan lain.

 

Pasal 43

Ketentuan tentang teknis penyelenggaraan musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana tercantum dalam BAB XI diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Organisasi.

 

 

BAB XII

HAK BICARA DAN HAK SUARA

Pasal 44

 

1.   Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara.

2.   Peninjau memiliki hak bicara.

 

 

BAB XIII

PEMILIHAN PIMPINAN PARTAI

Pasal 45

 

1.   Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang, Ketua Pimpinan Anak Cabang, Ketua Pimpinan Ranting atau sebutan lain dilaksanakan secara langsung oleh Peserta Kongres/ Musyawarah.

2.   Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan Pencalonan dan Pemilihan.

3.   Ketua Umum atau Ketua Terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur.

4.   Penyusunan Pengurus Pimpinan Partai dilakukan oleh Ketua Formatur dibantu beberapa orang Anggota Formatur.

5.   Tata Cara Pemilihan Pimpinan Partai sebagaimana tercantum pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dalam Pasal ini diatur dalam Peraturan Tersendiri.

 

 

BAB XIV

KEUANGAN

Pasal 46

 

1.   Sumber-sumber keuangan Partai terdiri atas :

a.   Iuran Wajib

b.   Iuran Sukarela

c.   Sumbangan Perorangan

d.   Sumbangan Badan atau Lembaga

e.   Usaha-usaha lain yang sah

f.    Bantuan dari Anggaran Negara/Daerah

 

2.   Semua pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai pada Kongres/ Musyawarah sesuai tingkatannya dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan.

 

3.   Ketentuan mengenai pengelolaan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan Partai diatur dalam Peraturan Organisasi.

 

 

BAB XV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM

Pasal 47

 

1.   Jenis perselisihan hukum :

a.   Sengketa Partai Politik

b.   Sengketa Perdata

 

2.   Penyelesaian perselisihan hukum :

a.   Musyawarah

b.   Arbitrase

c.   Peradilan

 

3.   Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan hukum diatur dalam Peraturan Organisasi.

 

 

BAB XVI

ATRIBUT

 

Pasal 48

1.   Partai GERINDRA mempunyai Atribut yang terdiri dari Panji-panji, Lambang, Hymne dan Mars Partai GERINDRA.

 

2.   Ketentuan tentang Atribut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

 

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 49

 

1.   Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam Peraturan Organisasi dan keputusan-keputusan lainnya.

 

2.   Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

                                                                  Ditetapkan di            :     Jakarta

                                                                  Pada tanggal            :    00 Januari 2008

 

DEWAN PIMPINAN PUSAT

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

(DPP GERINDRA)

MASA BHAKTI 2008-2013

 

                     Ketua umum                                                   Sekretaris Jendral

 

 

 

               Prof. Dr. Ir. SUHARDI, M.Sc.                             H. AHMAD MUZANI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About these ads

9 April 2008 - Posted by | Add new tag, NEWS, PARTAIKU |

9 Komentar »

  1. tolong kirimi Peraturan Nomor Surat sesuai Keputusan DPP Partai GERINDRA

    Komentar oleh Al Fansury | 5 Mei 2013

  2. sya ingn brgabung dengan prtai grindra ,,
    bgaimana cranya ,,
    sya gru hnorer d skola swsta
    tinggal d daerah sktani

    Komentar oleh Cekoprasetyo | 26 Februari 2013

  3. mohon contac person bapak prabowo

    Komentar oleh denny isworo | 31 Oktober 2008

  4. saya ingin bergabung dengan partai grindra

    Komentar oleh yusep | 24 Oktober 2008

  5. Assalamu’alaikum Wr.Wb
    salam sejahtera
    semoga partai GERINDRA menjadi partai besar dalam pemilu 2009,kami pioner2 gerindra mendukung bapak Prabowo menjadi presiden RI ke-7. kami menaruh harapan kepada Bapak untuk membawa indonesia menjadi macan asia seperti orde baru.
    Wassalamu’alaikum Wr,Wb

    Komentar oleh musliadi | 15 Juli 2008

  6. selamat berjuang untuk menghadapi verifikasi faktual juni mendatang.
    sebagai pasukan partai gerindra, saya mengusulkan agar ketentuan ADART terkait dengan kewenangan DPC untuk mengesahkan kepengurusan PAC di kab besangkutan. jika DPC tak diberi wewenang untuk mengangkat/ mengesahkan Pengurus PAC, lalu apa kewenangan DPC terhadap pasukannya di tingkat kecamatan. jika mereka mbalelo apa harus orang DPW yang turun, kan repot. ya too.

    Komentar oleh trijoko | 5 Mei 2008

  7. Semoga menjadi partai yang membumi, berpihak pada masyarakat agraris.Peran aktifnya kami nantikan

    Komentar oleh Heri Triono | 3 Mei 2008

  8. Selamat mengkayakan dan mensejahterakan petani mari kita tanam pohon setiap hari

    Komentar oleh M. Yani | 24 April 2008

  9. SELAMAT HARI BUMI!!!!
    MARI KITA BERSAMA – SAMA MEMBANGUN KESADARAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA KELESTARIAN ALAM DEMI MENJAGA EKSISTENSI MAHLUK HIDUP DI BUMI INI….

    SALAM LESTARI BUAT INDONESIA……

    Komentar oleh Yuda Mahesa | 23 April 2008


Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: